FAJARTIMURNEWS.com MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mendorong percepatan pelayanan publik melalui penyegaran birokrasi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, resmi melantik 13 camat di Lapangan Karebosi, Jumat (6/2/2026).
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari rotasi dan penataan organisasi perangkat daerah yang dilakukan berbasis sistem merit, dengan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai kompetensi, kinerja, potensi, dan integritas.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, rotasi jabatan ini bukan soal naik atau turun jabatan, melainkan upaya menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif hingga ke tingkat kelurahan.
“Ini murni penataan organisasi. Tidak ada ASN yang dinonjobkan. Semua ASN punya kesempatan yang sama untuk mengabdi, tanpa melihat latar belakang atau pilihan politik di masa lalu,” tegas Munafri.
Ia menekankan pentingnya seluruh jajaran birokrasi untuk bergerak dalam satu irama, meninggalkan ego sektoral, menjaga integritas, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Kota Makassar.
“Pelayanan publik harus lebih cepat, lebih responsif, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Adapun 13 camat yang dilantik untuk mengemban amanah di wilayah masing-masing, yakni:
1. Muharuddin – Camat Biringkanaya
2. Fataullah – Camat Bontoala
3. Tri Sugiarto – Camat Makassar
4. M. Rizal – Camat Mamajang
5. Nanin Sugiar – Camat Ujung Pandang
6. Andi Husni – Camat Tallo
7. Ahmad – Camat Manggala
8. Andi Syahrir – Camat Mariso
9. Syahril – Camat Panakkukang
10. Yudistira Ekaputra Nugraha – Camat Rappocini
11. Andi Patihroi – Camat Tamalanrea
12. Muhammad Aril Syahbani KH – Camat Tamalate
13. Andi Unru – Camat Ujung Tanah
Pemerintah Kota Makassar berharap melalui penyegaran ini, kinerja birokrasi semakin solid dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Sul/tim
