MAROS | FAJAR TIMURNEWS.COM - Wartawan fajartimur.com menerima beberapa aduan pengakuan langsung dari beberapa mantan Karyawan yang di keluarkan secara sepihak oleh SPPG Dapur Azzahra, perbatasan Kota Makassar–Maros, tepatnya di Marusu–Marumpa 01, Jalan Poros Makassar KM 20. ( batas kota ).
Beberapa karyawan mengungkap cerita kelam yang penuh konflik internal, hingga ketidak adilan yang berujung pada pemecatan sepihak. Kami yakin dan percaya bahwa ini adalah program pemerintah untuk kesejahteraan kami dan keluarga.
Akan tetapi, dua minggu berjalan, kami karyawan menerima upah sekitar Rp.700.000. Namun, dalam rapat berikutnya, pimpinan kami mengatakan kondisi keuangan dapur tidak stabil. Akibatnya, gaji mingguan turun dari Rp.100.000 menjadi Rp. 80.000." Kami bingung harus bagaimana. " !!!,
Kami di beri pilihan oleh pak Mio, : "bertahan atau keluar". Karena banyak orang lain yang siap menggantikan posisi kami. ujarnya.
Kami di beri pilihan oleh pak Mio, : "bertahan atau keluar". Karena banyak orang lain yang siap menggantikan posisi kami. ujarnya.
Kami menilai sppg tersebut di kelola tanpa pengelola yang profesional, sementara kami di suruh bekerja tanpa adanya kejelasan dan tanggung jawab tentang hak-hak kami sebagai karyawan.
Kami juga tidak suka dengan adanya :
1. Konflik internal yang di biarkan begitu saja
2. Karyawan yang dekat dengan pimpinan di anggap di dengar dan lebih di utamakan
3. Pemecatan yang di nilai sepihak
4. Beberapa karyawan di keluarkan tanpa ada transparansi yang jelas
“Lingkungan kerja seharusnya profesional, tapi berubah menjadi tempat untuk cari muka. Banyak karyawan yang takut untuk bersuara,”ujarnya.
Berharap Perbaikan nanti bila sudah
Memasuki awal tahun 2026, kami berharap kinerja kami bisa di perbaiki dan ada kenaikan upah, Namun kami justru di keluarkan tanpa ada semacam surat peringatan meski kami merasa sudah patuh dan selalu menjaga sikap.
“Kami kecewa, tapi yang paling kami pikirkan teman-teman lain yang masih bertahan dan butuh pekerjaan,” tambahnya.
Melalui Fajartimur.com, beberapa karyawan menegaskan bahwa curahan hati mereka bukan sekadar keluhan, melainkan seruan keadilan agar aturan pemerintah benar-benar di terapkan dalam pengelolaan SPPG tersebut.
“Kami hanya ingin kejujuran dan keadilan, Program ini jangan di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan Pemerintah di harapkan harus turun tangan untuk segera menindak lanjutinya agar tidak ada lagi korban yang lain seperti kami.” tutupnya.
Safar
