FAJARTIMURNEWS.com Kekecewaan yang telah lama terpendam akhirnya memuncak. Puluhan petani dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, turun ke jalan dan menggelar aksi protes besar-besaran di depan Kantor Bupati Bombana pada Kamis (25/9).
Mereka menyuarakan tuntutan atas anjloknya harga gabah di tingkat petani, yang dinilai jauh dari harga wajar dan mengancam keberlangsungan pertanian di daerah tersebut.
Aksi ini diorganisir oleh Forum Petani Bombana Bersatu yang di dalamnya tergabung beberapa kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari wilayah sentra pertanian.
Mereka menilai pemerintah daerah, khususnya instansi terkait, telah lalai menjalankan fungsinya dalam melindungi harga gabah dan kesejahteraan petani.
Dalam orasi-orasinya, para petani menegaskan bahwa saat ini harga gabah yang diterima petani di Bombana berkisar antara Rp 6.200 hingga Rp 6.300 per kilogram. Padahal, sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang diatur dalam regulasi nasional, harga minimal gabah kering panen (GKP) seharusnya adalah Rp 6.500 per kilogram.
Selisih harga ini memang tampak kecil secara nominal, namun dalam skala panen besar, kerugian yang ditanggung petani bisa mencapai jutaan rupiah per petani. Hal ini sangat memukul petani kecil yang telah berinvestasi sejak masa tanam hingga panen.
Tak sekadar mengeluhkan harga, massa aksi melayangkan tuntutan konkret. Mereka menuntut pemerintah daerah mengusulkan kepada pusat agar Kepala Bulog Cabang Bombana segera diganti karena dinilai gagal menjaga kestabilan harga gabah sesuai HPP.
“Kami meminta rekomendasi agar Kepala Bulog diganti,” tegas Sugito, Koordinator Lapangan aksi sekaligus Ketua Gapoktan Desa Biru, Kecamatan Poleang Utara.
Selain Bulog, amarah petani juga ditujukan kepada tiga pejabat daerah, yakni:
• Kepala Dinas Pertanian
• Kepala Dinas Ketahanan Pangan
• Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop)
Ketiga pejabat tersebut dianggap tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka secara maksimal dalam mengawal tata niaga gabah dan perlindungan petani lokal.
“Tolong rekomendasikan ke Pak Bupati Bombana agar mengganti Kepala Dinas Pertanian, Perindagkop, dan Ketahanan Pangan karena tidak bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya,” ujar salah satu orator aksi di hadapan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana.
Meski aksi tersebut sarat dengan nada kekecewaan, aspirasi para petani sebetulnya mencerminkan kegelisahan mendalam atas sistem pertanian yang belum berpihak sepenuhnya pada pelaku utama petani itu sendiri.
Ketergantungan pada mekanisme pasar tanpa pengawasan yang ketat membuat harga gabah rawan dimainkan tengkulak atau pembeli yang tidak mengikuti regulasi resmi.
Dalam kondisi seperti ini, peran Bulog dan dinas-dinas terkait sangat krusial untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sektor pangan.
Aksi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah bahwa suara petani tidak boleh diabaikan. Sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian Bombana, dan nasib ribuan keluarga petani bergantung pada kebijakan yang adil dan berpihak.
Evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga hasil pertanian, pengawasan harga pasar, serta kinerja aparat teknis di lapangan perlu segera dilakukan. Jika tidak, kepercayaan petani terhadap pemerintah daerah akan terus tergerus.
Petani Bombana tidak hanya butuh janji, tetapi juga aksi nyata dari pemerintah. Harga gabah yang adil, perlindungan dari manipulasi pasar, dan pemimpin dinas yang benar-benar bekerja untuk petani adalah syarat mutlak untuk menyelamatkan sektor pertanian di daerah ini.
Penulis: Andi Syam
Fajartimur.News.Com
