FAJARTIMURNEWS.com Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang digelar di Gedung DPRD pada Senin (22/9/25) berlangsung dengan suasana serius dan penuh sorotan. Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP, secara tegas menyampaikan peringatan keras terkait rendahnya serapan anggaran pada APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025. Sorotan ini disampaikan langsung di hadapan Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani S Pd,.M.Si, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Iskandar menegaskan bahwa realisasi anggaran yang hingga memasuki triwulan keempat masih jauh dari target menjadi persoalan serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, rendahnya serapan anggaran berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan dan bantuan langsung yang sejatinya sudah harus dinikmati masyarakat.
“Serapan anggaran ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut nasib rakyat. Pemerintah daerah harus segera mempercepat pengerjaan program tahun 2025 agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata,” tegas Iskandar di hadapan para anggota DPRD dan jajaran pemerintah daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen vital dalam pembangunan daerah.
Serapan anggaran yang optimal mencerminkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sebaliknya, rendahnya realisasi anggaran menimbulkan kekhawatiran tidak hanya terhadap capaian target pembangunan, tetapi juga terhadap kelangsungan dana yang berasal dari pusat.
Iskandar mengingatkan, apabila serapan anggaran tetap lambat dan buruk, maka dampaknya bisa berujung pada pengurangan dana transfer pusat ke daerah. Hal ini akan mempersempit ruang fiskal kabupaten dalam menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik.
“APBD adalah instrumen pembangunan. Kalau serapan rendah, maka kinerja kita akan dinilai buruk dan Kabupaten Bombana berpotensi dirugikan,” imbuh Iskandar dengan nada serius.
Rendahnya serapan anggaran tidak semata-mata disebabkan oleh faktor administratif, melainkan juga mencerminkan sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi oleh pemerintah daerah dan seluruh jajaran OPD. Beberapa faktor yang kerap menjadi penghambat antara lain:
• Perencanaan yang kurang matang, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat.
• Proses lelang dan pengadaan barang/jasa yang lambat, berdampak pada penundaan realisasi program.
• Koordinasi antar OPD yang belum optimal, sehingga target dan alokasi anggaran tidak berjalan efektif.
• Masalah teknis dan kapasitas sumber daya manusia di perangkat daerah yang membutuhkan pembinaan dan peningkatan kualitas.
DPRD Bombana menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengatasi masalah ini. Beberapa langkah strategis yang diharapkan dapat menjadi fokus pemerintah daerah meliputi:
1. Percepatan proses administrasi dan pengadaan, sehingga pelaksanaan program tidak tertunda.
2. Penguatan koordinasi antar OPD dan stakeholder terkait, agar program berjalan sesuai rencana.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelatihan dan pendampingan teknis.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, guna mendorong kepercayaan masyarakat dan meminimalisasi penyimpangan.
Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani.S.Pd,.M.Si yang turut hadir dalam rapat paripurna tersebut menyatakan akan menindaklanjuti peringatan keras DPRD dengan langkah-langkah konkret bersama jajaran OPD, untuk memastikan program dan bantuan langsung dapat segera terealisasi.
Rendahnya serapan anggaran APBD bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, namun juga menjadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program sangat penting untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan berdampak positif.
Ketua DPRD Bombana menutup sorotannya dengan harapan agar seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat bersinergi demi percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mari kita kawal bersama agar setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bombana,” pungkas Iskandar.
Dengan sorotan tajam dan edukasi yang menyentuh, DPRD Bombana menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang cepat, tepat, dan transparan agar visi misi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara nyata di tahun 2025 ini.
Penulis: Andi Syam
Fajartimur,News.com
