FAJARTIMURNEWS.com Pemerintah Desa Mattiro Baji, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini menjadi forum penting dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes kepada masyarakat desa sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Musyawarah desa tersebut berlangsung dengan tertib dan penuh partisipasi, serta dihadiri oleh berbagai unsur penting. Turut hadir Kepala Desa Mattiro Baji, H. Aburaerah, S.E., Camat Liukang Tupabbiring Utara, unsur Danramil Tupabbiring, Kapolsek Sektor Liukang Tupabbiring Utara, perwakilan Kementerian Sosial, pendamping desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur pemuda dan perempuan.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Mattiro Baji, H. Aburaerah, S.E., menegaskan bahwa Musyawarah Desa Pertanggungjawaban BUMDes merupakan agenda strategis yang wajib dilaksanakan secara terbuka. Menurutnya, BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa harus dikelola secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab agar benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
“Melalui musyawarah ini, kami menyampaikan secara terbuka laporan pengelolaan BUMDes kepada masyarakat. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada warga desa sekaligus upaya untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan usaha desa,” ujar H. Aburaerah.
Pada kesempatan tersebut, pengurus BUMDes Mattiro Baji memaparkan laporan pertanggungjawaban yang mencakup kegiatan usaha yang telah dijalankan, kondisi keuangan, capaian program, serta kendala yang dihadapi selama periode berjalan. Paparan tersebut kemudian ditanggapi oleh peserta musyawarah melalui sesi diskusi dan penyampaian saran demi perbaikan dan pengembangan BUMDes ke depan.
Camat Liukang Tupabbiring Utara dalam arahannya mengapresiasi pelaksanaan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban BUMDes yang dinilai berjalan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.
“BUMDes harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang transparan dan partisipatif, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan warga,” ungkapnya.
Sementara itu, unsur TNI dan Polri yang diwakili oleh Danramil Tupabbiring dan Kapolsek Sektor Liukang Tupabbiring Utara turut menyampaikan dukungannya terhadap pengelolaan BUMDes yang transparan dan akuntabel. Kehadiran mereka sekaligus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas desa agar program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Perwakilan Kementerian Sosial serta pendamping desa juga memberikan masukan konstruktif terkait penguatan kelembagaan BUMDes, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pentingnya sinkronisasi program BUMDes dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Musyawarah desa ini diharapkan menjadi momentum evaluasi sekaligus perencanaan strategis bagi BUMDes Mattiro Baji ke depan. Dengan dukungan seluruh elemen dan partisipasi aktif masyarakat, BUMDes Mattiro Baji optimistis dapat terus berkembang sebagai pilar ekonomi desa yang berkelanjutan, mandiri, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep.
Andi Syukriansyah
