Notification

×

Iklan

Iklan

RDP Bahas Program MBG di Maros, DPRD Sebut Kewenangan Pengawasan Terbatas

Rabu, 22 April 2026 | 13:56 WIB Last Updated 2026-04-22T06:56:06Z


FAJARTIMURNEWS.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Maros digelar di Ruang Pola Bantimurung, Kantor DPRD Kabupaten Maros, Selasa (21/04/2026).

Rapat tersebut mempertemukan perwakilan aliansi LSM dan media dengan pihak SPPG serta jajaran legislatif Kabupaten Maros.

Dalam forum tersebut, perwakilan aliansi LSM menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya dugaan ketimpangan sistem penggajian relawan serta adanya pemberhentian sejumlah relawan lokal yang dinilai perlu penjelasan lebih lanjut.

Menanggapi hal itu, pihak SPPG Maros menjelaskan bahwa kebijakan internal, termasuk honorarium dan status relawan, telah dilaksanakan sesuai mekanisme musyawarah dan mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
Anggota Komisi III DPRD Maros, Amri Yusuf, mengatakan pihak DPRD memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan langsung terhadap program MBG karena merupakan program strategis nasional yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

“Secara kewenangan, kami di daerah tidak memiliki fungsi pengawasan langsung terhadap MBG. Sudah ada tim pemantau khusus di tingkat kabupaten yang dibentuk oleh pusat. Fokus kami tetap pada implementasi Peraturan Daerah,” ujarnya usai rapat.

Selain persoalan sumber daya manusia, rapat juga membahas terhambatnya operasional sejumlah dapur penyedia MBG akibat proses administrasi dan persyaratan teknis, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta sertifikasi halal.

Menurut Amri Yusuf, DPRD berharap ada koordinasi lanjutan antara instansi terkait agar kendala tersebut dapat segera diselesaikan sehingga pelayanan program MBG kepada masyarakat tidak terganggu.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan dapur MBG terbuka bagi seluruh pihak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, berbagai pihak berharap persoalan yang mencuat dalam RDP tersebut dapat ditindaklanjuti melalui jalur koordinasi dan evaluasi bersama demi kelancaran pelaksanaan program MBG di Kabupaten Maros.

Safar

×
Berita Terbaru Update