FAJARTIMURNEWS.com Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Inspektorat Kabupaten Bombana. Di bawah kepemimpinan Ridwan, S.Sos., M.P.W, lembaga pengawasan internal daerah ini berhasil meraih nilai tertinggi dalam Penilaian Kinerja Inspektur Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di bawah pimpinan Menteri Muhammad Tito Karnavian.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.114482 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Hasil Penilaian Kinerja Inspektur Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025, Kabupaten Bombana mencatat nilai 68,8 dengan kategori “Baik”, sekaligus menempatkan Bombana di posisi teratas di antara 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Bombana, tetapi juga menjadi bukti konkret bahwa pengawasan internal pemerintahan daerah dapat berjalan efektif, transparan, dan berintegritas bila dikelola dengan profesional dan berbasis kinerja.
Penilaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2025 dilakukan oleh Kemendagri sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem pengawasan di tingkat daerah berfungsi optimal dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik penyimpangan.
Adapun indikator utama dalam penilaian ini meliputi:
a. Opini laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
b. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh
BPK;
c. Nilai Kapabilitas APIP oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP);
d. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh BPKP:
e. Nilai Manajemen Risiko (MR) oleh BPKP;
f. Persentase penyelesaian TLHP oleh BPKP:
g. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) oleh BPKP;
h. Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK);
i. Persentase capaian dan ketpatan waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) oleh
КРК;
j. Nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK;
k. Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mendapatkan zona
Integritas (Zl) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB):
I. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh Kemenpan-RB;
m. Persentase capaian dan ketepatan waktu Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) oleh Kemenpan-RB;
n. Persentase capaian tindak lanjut pelimpahan pengaduan masyarakat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
o. Persentase penyelesaian TLHP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
p. Persentase penyelesaian THP oleh Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota pada Perangkat Daerah;
q. Persentase penyerapan anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah;
r. Jumlah sertifikasi/pelatihan/pendidikan APIP yang dimiliki;
s. Persentase APIP yang memenuhi jam pendidikan/pelatihan minimal 120 jam/tahun;
t. Persentase pemenuhan dan ketepatan laporan rutin dan insidental kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
u. Penghargaan atau apresiasi yang diterima terkait pengawasan di daerah.
Dari seluruh aspek tersebut, Bombana menunjukkan konsistensi dan kemajuan signifikan dalam penerapan sistem pengawasan internal, menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Inspektur Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W, menyampaikan bahwa prestasi ini bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari kerja kolektif seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Bombana.
“Capaian ini bukan sekadar angka. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen dan kerja keras seluruh tim dalam menjaga akuntabilitas serta transparansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana,” ujar Ridwan, Jumat (31/10/2025).
Ia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Menurutnya, arahan dan keteladanan kepemimpinan keduanya menjadi pendorong utama dalam membangun budaya kerja yang bersih, disiplin, dan profesional.
“Kami hanya menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Sinergi lintas perangkat daerah adalah kunci utama dalam memperkuat sistem pengawasan di Bombana,” tambah Ridwan.
Dalam hasil keputusan tersebut, Bombana menempati posisi teratas dengan kategori “Baik”, disusul oleh Kabupaten Buton (nilai 65,8), Muna (64,4), Kota Kendari (62,8), dan Kota Baubau (62,6). Beberapa daerah lainnya masih berada dalam kategori “Cukup”, menandakan masih perlunya penguatan sistem pengawasan di sejumlah wilayah.
Keberhasilan Bombana di tingkat provinsi bahkan menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain di Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Penghargaan ini juga menjadi bukti bahwa daerah dengan semangat kolaboratif dan komitmen tinggi terhadap integritas dapat bersaing secara nasional.
Penghargaan ini memiliki nilai strategis karena menunjukkan bahwa pengawasan internal bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan bagian penting dari pembangunan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Dengan meningkatnya kinerja APIP, diharapkan ke depan risiko penyimpangan anggaran dan program dapat diminimalkan, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin meningkat.
Ridwan menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pembenahan dan inovasi di bidang pengawasan, termasuk memperkuat sistem pelaporan digital dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkup Inspektorat.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk menjadikan prestasi ini sebagai motivasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pelayanan publik.
Dengan dukungan seluruh perangkat daerah dan masyarakat, Bombana diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja APIP pada tahun-tahun mendatang.
Prestasi ini bukan hanya milik Inspektorat, tetapi simbol dedikasi seluruh aparatur Bombana dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing.
Penulis Andi Syam
Fajartimur News.com
