FAJARTIMURNEWS.com PANGKEP – Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Pangkep akhirnya mencapai 100 persen.
Hal ini terungkap dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pangkep bersama BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (25/9/2025).
Tahun 2025, pemerintah desa di 65 desa telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,23 miliar untuk menjamin perlindungan tenaga kerja desa.
Jumlah peserta aktif tercatat 3.851 orang, terdiri atas kades, perangkat desa, anggota BPD, RT/RW, staf desa, pekerja keagamaan, hingga pekerja rentan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkep, Muliyati Nasrun, menyebutkan bahwa manfaat perlindungan ini sangat signifikan. “Perangkat desa yang sudah tidak menjabat lagi tetap memiliki tabungan JHT. Jika peserta meninggal dunia, ahli waris memperoleh santunan minimal Rp42 juta,” jelasnya.
Berdasarkan laporan, hingga Agustus 2025 realisasi pembayaran iuran telah mencapai Rp1,49 miliar. Besaran iuran bervariasi sesuai kategori, mulai dari Rp10.800 hingga Rp212.160 per orang.
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Pangkep, M. Rian Adi Saputra, mengatakan program ini sudah berjalan sejak 2019. “Permendagri mendorong agar desa aktif mendaftarkan perangkatnya. Ke depan, cakupan akan diperluas agar pekerja keagamaan, pekerja rentan, hingga masyarakat miskin juga bisa terproteksi,” ujarnya.
Kegiatan Monev juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada ahli waris peserta, sebagai bukti nyata manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat desa.
Biro pangkep
