FAJAR TIMUR NEWS.COM WAJO – TAKALALLA — Dugaan aktivitas penampungan atau penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dalam jumlah besar di wilayah Desa Luppangnge, Kecamatan Takalalla, Kabupaten Wajo, kembali menjadi sorotan serius.
Pasalnya, setelah sebelumnya Tim Fajar Timur News (FTN) melakukan investigasi dan dokumentasi di lokasi yang disebut warga sebagai kawasan “Kampung Solar”, aktivitas yang diduga berkaitan dengan penampungan dan distribusi solar tersebut kembali ditemukan masih berlangsung.
Pada 11 November 2026, Tim FTN kembali melakukan pemantauan di kawasan tersebut. Dari hasil pantauan terbaru, ditemukan adanya aktivitas yang diduga masih berkaitan dengan penampungan serta pergerakan BBM jenis solar.
Temuan terbaru ini memunculkan pertanyaan besar terhadap penanganan aparat penegak hukum.
Sebab, lokasi tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian Tim FTN sejak September 2025. Saat itu, tim melakukan peliputan dan mendokumentasikan keberadaan sejumlah tangki berukuran besar serta aktivitas kendaraan yang diduga berkaitan dengan pengangkutan BBM.
Bahkan, berdasarkan pantauan lapangan sebelumnya, terlihat kendaraan tangki berkapasitas besar keluar masuk kawasan tersebut. Tim juga memperoleh informasi dan dokumentasi mengenai aktivitas kendaraan yang diduga membawa solar dalam jumlah signifikan.
Namun, setelah lebih dari satu tahun sejak temuan awal tersebut, aktivitas di kawasan yang sama diduga masih kembali ditemukan.
Pertanyaannya, di mana tindakan tegas aparat selama ini?
LOKASI DIDUGA BERGESER BEBERAPA PULUH METER
Temuan terbaru Tim FTN pada 11 November 2026 juga menunjukkan adanya perubahan titik aktivitas yang diduga berkaitan dengan penampungan BBM jenis solar tersebut.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, lokasi penampungan yang sebelumnya menjadi perhatian diduga telah berpindah sejauh beberapa puluh meter dari titik sebelumnya.
Lokasi terbaru tersebut berada di wilayah Desa Luppangnge, Kecamatan Takalalla, Kabupaten Wajo, dan diduga berada di area yang lebih tertutup serta tersembunyi di balik semak-semak.
Dari pantauan di lapangan, lokasi tersebut diduga digunakan sebagai tempat aktivitas kendaraan tangki yang berkaitan dengan pengangkutan maupun penampungan BBM jenis solar.
Perpindahan titik aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan baru.
Apakah perubahan lokasi tersebut dilakukan karena alasan tertentu, atau untuk menghindari perhatian masyarakat dan aparat?
Pertanyaan itu tentu harus dijawab melalui proses penyelidikan yang profesional oleh aparat penegak hukum.
Sebab, apabila sebelumnya aktivitas di kawasan tersebut telah menjadi sorotan sejak September 2025, kemudian aktivitas serupa kembali ditemukan pada titik lain yang hanya berjarak beberapa puluh meter, maka aparat perlu menelusuri secara menyeluruh apakah terdapat keterkaitan antara lokasi sebelumnya dan lokasi yang ditemukan dalam pemantauan terbaru.
DIDUGA BELUM ADA EFEK PENINDAKAN
Kembalinya aktivitas yang diduga berkaitan dengan penampungan solar pada 11 November 2026 memperkuat pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM di wilayah tersebut.
Apabila dugaan aktivitas tersebut telah berlangsung sejak lama dan masih ditemukan hingga saat ini, maka publik berhak mempertanyakan apakah telah dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, penertiban maupun langkah hukum oleh aparat yang berwenang.
Tim FTN menilai, temuan aktivitas terbaru tersebut patut menjadi perhatian serius Polres Wajo, Polsek Takalalla hingga Polda Sulawesi Selatan.
Sebab, dugaan aktivitas penampungan BBM dalam jumlah besar bukan persoalan kecil, khususnya apabila dalam proses penyelidikan nantinya ditemukan adanya penyalahgunaan BBM yang mendapatkan subsidi atau kompensasi pemerintah.
MUNCUL INFORMASI DUGAAN ADANYA “BEKING”
Di tengah kembali ditemukannya aktivitas tersebut, juga muncul informasi yang menyebut adanya dugaan beking atau perlindungan dari pihak tertentu terhadap aktivitas yang oleh warga disebut sebagai kawasan “Kampung Solar”.
Dalam informasi yang berkembang, muncul pula penyebutan pihak berinisial BB.
Namun demikian, informasi mengenai dugaan adanya beking dari pihak berinisial BB .
Karena itu, Tim FTN memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak berinisial BB maupun pihak lain yang merasa disebut atau terkait dengan informasi tersebut.
Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat menelusuri informasi yang berkembang di masyarakat tersebut secara objektif dan profesional.
Apabila nantinya ditemukan bukti adanya pihak yang secara sengaja melindungi atau memfasilitasi aktivitas melanggar hukum, maka hal tersebut tentu harus diungkap secara terbuka.
Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak benar, maka fakta yang sebenarnya juga perlu disampaikan kepada publik.
TERANCAM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG MIGAS
Dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang mendapatkan subsidi atau kompensasi pemerintah memiliki konsekuensi hukum serius.
Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan terkait.
Pasal tersebut pada pokoknya mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
Karena itu, apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya unsur penyalahgunaan distribusi BBM, maka aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menelusuri secara menyeluruh asal BBM, pihak yang memasok, jalur distribusi, tempat penampungan, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
SATU TAHUN BERLALU, AKTIVITAS MASIH DIDUGA BERJALAN
Tim FTN sebelumnya telah melakukan investigasi di kawasan tersebut pada September 2025.
Dalam proses peliputan saat itu, Tim FTN juga mengalami insiden ketika seorang pekerja di lokasi diduga mengambil secara paksa telepon genggam milik jurnalis dan menghapus sejumlah dokumentasi yang telah direkam.
Apabila dugaan tindakan tersebut terbukti dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan menghalangi kerja jurnalistik, maka persoalan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri.
Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers nasional serta hak pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Karena itu, Tim FTN menegaskan bahwa upaya pengambilan paksa alat kerja maupun penghapusan dokumentasi jurnalis, apabila terbukti dilakukan secara melawan hukum, tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa.
POLRES WAJO DAN POLSEK TAKALALLA DIMINTA MENJAWAB
Dengan kembali ditemukannya aktivitas pada 11 November 2026, sorotan kini kembali tertuju kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan.
Publik mempertanyakan sejauh mana langkah yang telah dilakukan Polres Wajo dan Polsek Takalalla terhadap dugaan aktivitas tersebut.
Terlebih, lokasi yang disebut sebagai kawasan “Kampung Solar” tersebut diduga bukan merupakan aktivitas yang baru berlangsung dalam hitungan hari.
Jika aktivitas yang telah menjadi sorotan sejak September 2025 masih kembali ditemukan hingga November 2026, termasuk adanya dugaan perpindahan titik penampungan beberapa puluh meter dari lokasi sebelumnya, maka wajar apabila muncul pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan serta tindak lanjut aparat.
Namun demikian, dugaan adanya pembiaran maupun keterlibatan pihak tertentu tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan yang profesional dan transparan.
Karena itu, aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai apakah laporan, informasi maupun temuan terkait kawasan tersebut pernah ditindaklanjuti.
FTN DESAK PENYELIDIKAN MENYELURUH
Tim Fajar Timur News mendesak agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh dan tidak berhenti hanya pada pemeriksaan di permukaan.
Penyelidikan harus mampu mengungkap sejumlah pertanyaan penting, di antaranya:
Dari mana asal solar tersebut?
Siapa pemasoknya?
Ke mana solar tersebut didistribusikan?
Apakah BBM tersebut merupakan BBM yang mendapat subsidi atau kompensasi pemerintah?
Apakah kegiatan penampungan tersebut memiliki izin dan legalitas yang sah?
Mengapa lokasi aktivitas diduga berpindah beberapa puluh meter dari titik sebelumnya?
Serta, mengapa aktivitas yang telah menjadi sorotan sejak 2025 masih diduga ditemukan hingga November 2026?
Tim FTN juga meminta Polda Sulawesi Selatan untuk memberikan perhatian terhadap temuan tersebut dan memastikan penanganannya dilakukan secara objektif, profesional dan transparan.
Penyelidikan, menurut FTN, juga perlu menelusuri seluruh kawasan dan tidak hanya berfokus pada satu titik.
Jalur keluar masuk kendaraan, asal BBM, tempat penampungan, pihak yang mengelola, jaringan distribusi, serta legalitas aktivitas tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh.
Apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.
Sebaliknya, apabila aktivitas di lokasi tersebut memiliki legalitas yang lengkap dan tidak ditemukan pelanggaran hukum, maka aparat juga perlu menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Jangan sampai aktivitas yang diduga berlangsung dalam skala besar terus menjadi pertanyaan publik tanpa adanya kejelasan penanganan hukum.
Tim Fajar Timur News akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan melakukan pengumpulan informasi terkait dugaan aktivitas tersebut.
Pers tidak boleh dibungkam.
Temuan di lapangan harus diuji secara hukum.
Dan aparat penegak hukum harus memberikan jawaban kepada publik.
Sebab, ketika dugaan pelanggaran telah berulang kali disorot namun aktivitasnya masih kembali ditemukan—bahkan diduga berpindah ke lokasi lain yang hanya berjarak beberapa puluh meter—maka yang dipertanyakan bukan hanya pelakunya, tetapi juga sejauh mana negara hadir dalam menegakkan hukum.
TIM REDAKSI
