Oleh: Sahade
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Univ. Negeri Makassar
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Univ. Negeri Makassar
FAJARTIMURNEWS.com Di tengah gencarnya implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini, muncul pertanyaan mendasar: apakah nasib guru honorer—yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di daerah—telah ditempatkan pada prioritas yang sepadan?
Program MBG memiliki tujuan mulia. Berdasarkan berbagai proyeksi kebijakan, pemerintah menargetkan jutaan siswa mendapatkan akses makanan bergizi setiap hari.
Secara ekonomi, program ini juga diyakini mampu menggerakkan sektor UMKM pangan lokal serta meningkatkan konsumsi domestik.
Beberapa simulasi kebijakan menunjukkan potensi perputaran ekonomi hingga ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Dari sisi kesehatan, intervensi gizi pada anak usia sekolah memang terbukti secara global dapat menurunkan angka stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar.
Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat realitas lain yang tak kalah penting: kesejahteraan guru honorer. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa jumlah guru honorer di Indonesia masih mencapai ratusan ribu orang.
Sebagian dari mereka menerima gaji jauh di bawah standar kelayakan, bahkan di kisaran Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per bulan, tergantung daerah dan kebijakan sekolah.
Ironisnya, mereka menjalankan tanggung jawab yang sama dengan guru berstatus ASN, mulai dari mengajar, membimbing siswa, hingga mengelola administrasi pendidikan.
Ketimpangan ini menjadi semakin kontras ketika dibandingkan dengan besaran anggaran untuk program MBG. Jika program tersebut benar-benar diimplementasikan secara nasional, kebutuhan anggaran bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Sementara itu, upaya peningkatan kesejahteraan guru honorer sering kali tersendat oleh keterbatasan fiskal dan birokrasi yang kompleks. Pertanyaannya, apakah ini mencerminkan prioritas kebijakan yang tepat?
Dalam perspektif ekonomi publik, alokasi anggaran seharusnya mempertimbangkan efek jangka panjang. Program MBG memang berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak, tetapi kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh asupan makanan.
Guru tetap menjadi faktor kunci dalam proses pembelajaran. Tanpa guru yang sejahtera dan termotivasi, efektivitas program pendidikan apa pun akan sulit mencapai hasil optimal.
Studi dari berbagai lembaga pendidikan menunjukkan bahwa kesejahteraan guru berkorelasi langsung dengan kualitas pembelajaran.
Guru yang mengalami tekanan ekonomi cenderung memiliki tingkat stres lebih tinggi, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja mereka di kelas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas lulusan, yang justru bertentangan dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia.
Lebih jauh, ketimpangan ini juga berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial. Guru honorer banyak tersebar di daerah terpencil dan wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.
Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga agen perubahan sosial. Ketika negara belum mampu memberikan penghargaan yang layak kepada mereka, pesan yang muncul adalah bahwa peran mereka kurang dihargai dibandingkan program-program besar yang bersifat populis.
Namun demikian, bukan berarti program MBG harus dihentikan. Yang perlu dikritisi adalah keseimbangan prioritas. Kebijakan publik tidak seharusnya bersifat dikotomis—memilih antara gizi siswa atau kesejahteraan guru. Keduanya merupakan komponen yang saling melengkapi dalam ekosistem pendidikan. Tanpa gizi yang baik, siswa sulit belajar optimal; tanpa guru yang sejahtera, proses belajar tidak akan berkualitas.
Solusi yang dapat ditawarkan adalah pendekatan integratif. Pemerintah dapat merancang skema anggaran yang memastikan peningkatan kesejahteraan guru honorer berjalan seiring dengan implementasi program MBG.
Misalnya, dengan melakukan efisiensi pada distribusi program atau melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan sebagian program gizi, sehingga ruang fiskal untuk pendidikan dapat diperluas.
Selain itu, percepatan pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau skema PPPK perlu menjadi agenda prioritas.
Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memberikan kepastian karier yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Pada akhirnya, perdebatan ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi tentang arah kebijakan pembangunan manusia Indonesia.
Apakah kita ingin membangun generasi yang sehat namun kurang mendapatkan pendidikan berkualitas, atau menciptakan keseimbangan antara keduanya?
Jawabannya seharusnya jelas: negara tidak boleh menempatkan guru honorer sebagai prioritas kedua. Sebab di tangan merekalah masa depan bangsa benar-benar dibentuk.
Jawabannya seharusnya jelas: negara tidak boleh menempatkan guru honorer sebagai prioritas kedua. Sebab di tangan merekalah masa depan bangsa benar-benar dibentuk.
