Oleh :
Sahade dan Khaerun Nisa SH
Dosen Fakultas Ekonomi - Univ. Negeri Makassar
FAJARTIMURNEWS.com Wacana pendidikan gratis di semua jenjang, termasuk perguruan tinggi, kembali mengemuka sebagai solusi pemerataan akses. Namun, jika ditelaah melalui perspektif human capital theory, kebijakan ini tidak cukup hanya diukur dari hilangnya biaya, melainkan dari sejauh mana ia mampu meningkatkan kualitas manusia sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi.
Teori modal manusia yang dikembangkan oleh Gary Becker menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Dalam kerangka ini, negara yang mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan sejatinya sedang “menanam modal” untuk menghasilkan tenaga kerja produktif, inovatif, dan kompetitif. Data global menunjukkan bahwa negara dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang lebih besar.
Laporan World Bank menyebutkan bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan dapat meningkatkan pendapatan individu hingga 8–10 persen. Sementara itu, data dari UNESCO menunjukkan bahwa negara yang mengalokasikan minimal 4–6 persen dari PDB untuk pendidikan memiliki tingkat partisipasi sekolah yang lebih tinggi serta kesenjangan sosial yang lebih rendah. Ini menguatkan argumen bahwa investasi pendidikan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan.
Indonesia sendiri telah mengalokasikan sekitar 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan, sesuai amanat konstitusi. Namun, hasilnya masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka dari lulusan perguruan tinggi masih berada pada kisaran 5–6 persen dalam beberapa tahun terakhir. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Di sinilah letak inti dari human capital theory: pendidikan bukan hanya tentang akses, tetapi juga tentang kualitas dan relevansi. Kebijakan pendidikan gratis berpotensi meningkatkan angka partisipasi, tetapi tanpa peningkatan mutu, justru dapat menghasilkan lulusan yang tidak siap kerja. Fenomena ini sering disebut sebagai “overeducation” atau kelebihan kualifikasi tanpa kompetensi yang sesuai.
Pengalaman negara lain memberikan pelajaran penting. Finland, misalnya, menerapkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, tetapi juga menempatkan kualitas sebagai prioritas utama. Guru diwajibkan memiliki kualifikasi tinggi, kurikulum dirancang berbasis kompetensi, dan sistem evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Hasilnya, Finlandia secara konsisten menempati peringkat atas dalam berbagai indikator pendidikan global.
Sebaliknya, beberapa negara yang menerapkan pendidikan gratis tanpa kesiapan sistem justru menghadapi tekanan fiskal yang besar. Subsidi pendidikan tinggi yang tidak terarah dapat menguras anggaran negara, sementara manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang memang memiliki akses lebih besar ke perguruan tinggi.
Dalam konteks ini, pendekatan berbasis data menjadi krusial. Tidak semua jenjang pendidikan memberikan return on investment yang sama. Studi menunjukkan bahwa pendidikan dasar dan menengah memiliki dampak sosial yang lebih luas, sementara pendidikan tinggi memberikan manfaat ekonomi yang lebih spesifik pada individu. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan gratis seharusnya bersifat selektif dan terarah.
Salah satu alternatif adalah kombinasi antara subsidi penuh untuk pendidikan dasar dan menengah, serta skema pembiayaan campuran untuk pendidikan tinggi, seperti beasiswa berbasis kebutuhan dan pinjaman berbasis pendapatan (income-contingent loans). Pendekatan ini memungkinkan negara tetap berinvestasi dalam modal manusia tanpa membebani anggaran secara berlebihan.
Lebih jauh, kualitas pendidikan harus menjadi fokus utama. Data dari berbagai survei internasional menunjukkan bahwa peningkatan kualitas guru memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan sekadar peningkatan anggaran. Investasi pada pelatihan guru, riset, dan infrastruktur pendidikan akan memberikan hasil yang lebih signifikan dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, pendidikan gratis bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen. Human capital theory mengajarkan bahwa nilai sejati dari pendidikan terletak pada kemampuannya menciptakan manusia yang produktif dan inovatif. Tanpa kualitas dan relevansi, kebijakan gratis hanya akan menjadi beban fiskal tanpa memberikan dampak ekonomi yang optimal.
Dengan demikian, ambisi untuk menghadirkan pendidikan gratis di semua jenjang perlu diimbangi dengan strategi berbasis data dan kualitas. Negara tidak hanya dituntut untuk membuka akses, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu yang melewati sistem pendidikan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan. Di titik inilah, pendidikan benar-benar menjadi investasi, bukan sekadar pengeluaran.
