FAJARTIMURNEWS.com Makassar, 20 Juli 2025 — Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan Peredaran Narkoba di Tingkat Desa yang digelar di Hotel Almadera Makassar pada 19–21 Juli 2025 menuai perhatian tajam dari publik.
Kegiatan yang melibatkan para kepala desa ini justru disorot karena adanya dugaan kurangnya keterbukaan terkait pengelolaan anggaran.
Salah satu pemateri utama dalam kegiatan tersebut adalah Wakil Bupati Takalar. Kehadiran pejabat daerah ini dianggap memperkuat sisi formalitas dan legitimasi kegiatan.
Namun di balik itu, muncul pertanyaan serius dari sejumlah pihak mengenai transparansi pendanaan pelaksanaan bimtek.
Tim (FTN), yang turut memantau jalannya kegiatan, melaporkan bahwa mereka telah berupaya mengonfirmasi langsung kepada Wakil Bupati Takalar mengenai sumber dana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
Namun, yang bersangkutan justru mengarahkan agar pertanyaan tersebut diajukan kepada panitia pelaksana.
Ironisnya, ketika tim FTN mencoba menghubungi pihak panitia maupun kepala desa penyelenggara asal Kabupaten Takalar, tidak satupun yang memberikan keterangan yang jelas dan akurat. Beberapa bahkan terkesan menghindar dari upaya konfirmasi.
“Kami sudah coba melakukan pendekatan secara formal dan terbuka, namun baik panitia maupun kepala desa yang hadir enggan memberikan informasi rinci terkait anggaran kegiatan ini,” ungkap salah satu anggota tim FTN.
Situasi ini memicu dugaan adanya ketidakterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana publik, atau berpotensi melibatkan kontribusi keuangan dari pemerintah desa peserta.
Padahal, prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan elemen penting dalam setiap kegiatan pemerintah, terlebih jika melibatkan pejabat dan aparat desa.
Hingga berita ini dirilis, belum ada penjelasan resmi dari pihak penyelenggara terkait jumlah anggaran, sumber dana, dan peruntukannya secara rinci.
FTN menyatakan akan terus mengawal dan mendorong klarifikasi dari pihak terkait, serta tidak menutup kemungkinan membawa kasus ini ke ranah yang lebih tinggi apabila ditemukan indikasi pelanggaran regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan yang seharusnya menjadi langkah strategis dalam pencegahan peredaran narkoba di tingkat desa justru bisa tercoreng oleh isu kurangnya transparansi.
Publik pun berharap adanya penjelasan terbuka agar kepercayaan terhadap kegiatan peningkatan kapasitas seperti ini tetap terjaga.
Sul/Tim
